Makalah : Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan BPK

Makalah : Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan BPK



I. PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
           Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa inggris disebut legal state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechstaat dan rule of law itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama sama mengandung ide pembatasan kekuasaan .
         Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap  kekuasaan itu tidak berhenti hanya dengan munculnya gerakan pemisahan antara kekuasaan Raja dan kekuasaan pendeta serta pemimpin gereja. Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan didalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquie  dengan teori trias politica-nya,  yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial.
Read More

Makalah : Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Hukum Pertanahan Indonesia

 Makalah : Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Hukum Pertanahan Indonesia



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

            Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, berfungsi sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha (factor produksi) dan karena itu perlu diciptakan suatu kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah maupun bagi masyarakat umum, melalui suatu proses pencatatan secara sistematis atas setiap bidang tanah baik mengenai data fisik maupun data yuridis, dan kegiatan semacam ini dikenal dengan sebutan pendaftaran tanah. [1]

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tujuan dari Pendaftaran Tanah adalah:
a. Untuk Memberikan Kepastian Hukum dan Perlingungan Hukum Kepada Pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat membperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satua-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Untuk terselenggaranya Tertib Administrasi pertanahan.
Read More

Makalah : Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Makalah : Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hubungan antar umat beragama telah lama menjadi isu yang populer di Indonesia. Popularitas isu ini sebagai konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dari segi agama dan etnis. Karena itu, persoalan hubungan antar umat beragama ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah tetapi juga komponen lain dari bangsa ini, sebut saja misalnya, LSM, lembaga keagamaan, baik Islam maupun non Islam dan lain sebagainya.
Seringkali kita lihat di tengah masyarakat apalagi di kalangan orang berkecukupan dan kalangan selebriti terjadi pernikahan beda agama, entah si pria yang muslim menikah dengan wanita non muslim (nashrani, yahudi, atau agama lainnya) atau barangkali si wanita yang muslim menikah dengan pria non muslim. Namun kadang kita hanya mengikuti pemahaman sebagian orang yang sangat mengagungkan perbedaan agama (pemahaman liberal). Tak sedikit yang terpengaruh dengan pemahaman liberal semacam itu, yang mengagungkan kebebasan, yang pemahamannya benar-benar jauh dari Islam. Paham liberal menganut keyakinan perbedaan agama dalam pernikahan tidaklah jadi masalah.
Namun bagaimana sebenarnya menurut pandangan Islam yang benar mengenai status pernikahan beda agama? Berangkat dari permasalahan itu kami mencoba untuk menjelas sekelumit tentang bagaimana hukumnya pernikahan beda agama, baik itu menurut UUD 1945, Kompilasi Hukum Islam, dan juga menurut agama Islam itu sendiri.


Read More

Makalah : Perkembangan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Masa Penjajahan Belanda Hingga Masa Kemerdekaan)

Makalah : Perkembangan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Masa Penjajahan Belanda Hingga Masa Kemerdekaan)



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Semua orang mengakui adanya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Hanya yang diperselisihkan mengenai sejauh mana hubungan itu telah terjadi dan sejauh mana pula yang mungkin akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk ini perlu kita mengetahui bahwa terjadinya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam adalah disebabkan oleh dua hal. Pertama, diterimanya Hukum Islam itu oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan di seluruh Indonesia dan hukum warisan di Aceh. Kedua, Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-syarat tertentu, seperti adat gono-gini di Jawa, Gunakarya di Sunda, Harta Suarang di Minangkabau, Hareuta Sihareukat di Aceh. Druwe Gabro di Bali dan Barang Berpantengan di Kalimantan. Diantara syarat-syarat dapat diterimanya hukum adat oleh Islam ialah:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum;
2. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak;
3. Tidak bertentangan dengan nash, baik Qur'an maupun Hadits.

Pandangan bahwa unsur agama memberi pengaruh terhadap perwujudan Hukum Adat bukanlah pandangan baru sebab menurut Prof. Dr. Mr. Soekanto, dinyatakan sebagai berikut :
“ Jika kita mnegeluarkan pertanyaan hukum apakah menurut kebenaran, keadaan yang bagian terbesar terdapat di dalam Hukum Adat, maka jawabannya adalah Hukum Melayu Polinesia yang asli itu dengan di sana sini sebagai bahagian yang sangat kecil adalah Hukum Agama”.
Demikian pula Prof. Mr. MM. Djojodigoeno mengemukakan batasan yang sama karena beliau berpandangan sebagai berikut :
“ ... unsur lainnya yang tidak begitu besar artinya atau luas pengaruhnya ialah unsur-unsur keagamaan , teristimewa unsur-unsur yang dibawa oleh agama islam, pengaruh agama hindu dan kristen-pun ada juga”.
Dengan demikian sepakat bahwa pengaruh agama terhadap proses terwujudnya hukum adat sangat bersifat umum dan diakui oleh para pakar hukum adat pada umumnya.[1]
Read More

Makalah : Lembaga Negara Republik Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945

Makalah : Lembaga Negara Republik Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945



Pendahuluan

Undang- Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang merupakan aturan tertinggi di negara indonesia yang didalamnya mencakup tentang hukum tata negara indonesia yang menjelaskan sistem penyelenggaraan dan pembagian kekuasaan negara yang dianut negara indonesia.

Undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak bisa dirubah. Dalam artian UUD atau konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman, yang bisa mengadopsi semua tuntutan perubahan yang ada. Kesalahan terbesar pada saat pemerintahan orde baru, ketika menempatkan UUD 1945 pada posisi yang sempurna dan sakral yang sudah tidak membutuhkan perubahan lagi, bahkan celakanya bagi golongan yang yang ingin melakukan perubahan akan harus siap berhadapan dan tersingkir dari parlemen. namun pasca tumbangnya pemerintahan orde baru oleh gerakan pro-demokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum menutut untuk dilakukan perubahan ditubuh UUD 1945. Gerakan itu menamakan dirinya sebagai gerakan reformasi, gerakan untuk perubahan yang sudah tidak tahan lagi menyaksikan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemeritahan orde baru. Walhasil dari seluruh bagian-bagian UUD 1945 yang berhasil ditafsirkan oleh orde baru demi menyelamatkan dan mengamankan kepentingan pribadi dan kelompoknya serta merugikan rakyat berhasil diamandemen, sehingga dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup derastis terhadap lembaga-lembaga negara.

Berikut akan dibahas mengenai Lembaga Negara Repulik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945:

Read More

Makalah: Hukum Pidana di Indonesia

Makalah: Hukum Pidana di Indonesia


A. Pengertian Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati; dalam bahasa belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat; pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.[1] Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan  Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[2]
Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut. Hukum Pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:
Read More

Makalah: Sejarah Konstitusi di Indonesia

Makalah: Sejarah Konstitusi di Indonesia

A. Pengertian Konstitusi
Konstitusi dapat diartikan sebagai sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi Negara dan susunan pemerintahan suatu Negara.[1] A.V Dicey membedakan antara ketentuan konstitusi yang mempunyai sifat hukum dan tidak mempunyai sifat hukum. Pembedaan ini didasarkan pada kriteria apakah pengadilan berwenang memaksakan penataanya dan/atau mengambil tindakan hukum bagi yang tidak taat-taat.
Dilihat dari wujudnya, konstitusi dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat dibedakan antara yang tertulis dalam satu dokumen khusus atau dalam beberapa dokumen yang saling terkait satu sama lain dan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan lain. Konstitusi tertulis yang tersusun dalam satu dokumen khusus misalnya UUD 1945, atau UUD Amerika Serikat 1787. Sedangkan konstitusi tertulis yang tedapat dalam  beberapa dokumen misalnya Undang Undang (UU), atau di Inggris kaidah-kaidah Konstitusi tertulisnya, terdapat dalam undang-undang biasa (ordinary law atau statuate).  Sedangkan Konstitusi tidak tertulis dapat dibedakan dalam tiga golongan.  Pertama, ketentuan konstitusi terdapat dalam kaidah-kaidah hukum adat sebagai jukum yang tidak tertulis. Kedua, ketentuan –ketentuan konstitusi yang terdapat dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Ketentuan untuk taat pada konvensi didasarkan  kepada pertimbangan –pertimbangan politik dan moral. Ketiga, adalah ketentuan adat istiadat.[2]
Sedangkan menurut sifatnya Kostitusi dapat klasifikasikan menjadi dua, yaitu  Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku. Yang dimaksud konstitusi fleksibel adalh konstitusi yang dapat dirubah tanpa prosedur khusus, dan sebaliknya konstitusi kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan  prosedur khusus untuk merubahnya.[3]
Negara-negara yang menganut sistem Konstitusi fleksibel diantaranya adalah Inggris (UK) dan Selandia Baru, jadi didalam Negara Inggris untuk mengubah konsitusinya tanpa harus menunggu krisis hebat dan perkembangannya tanpa banyak kekerasan sehingga memungkinkan untuk membentuk dirinya sendiri sesuai kebutuhan dari masyarakat Inggris (UK.[4]  Hal ini berbeda dengan Negara-negara yang menggunakan sistim Konstitusi kaku seperti di Negara Indonesia, di Negara Indonesia untuk dapat mengubah UUD 1945 ( konstitusi ) dibutuhkan prosedur-prosedur khusus sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 37 UUD “45 yaitu:
Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang dasar dapat diagendakan dalam siding Majelis Permusyawaratan Rakyat  apa bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.    Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya.    Untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang dasar sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggoa majelis Perusyawaraatan Rakya    Putusan Mengubah pasal Undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari MPR.[5]
Read More